TAMBOLAKA, OBOR SUMBA — Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meninjau pembangunan RSUD Reda Bolo sekaligus mengunjungi pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini menyoroti dua hal utama: kesiapan infrastruktur kesehatan dan kebutuhan penanganan kesehatan jiwa di daerah.
Di sela peninjauan, Menkes menyambangi seorang warga ODGJ yang masih dipasung di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka. Dalam kunjungan singkat sekitar 15 menit, ia berdialog langsung dengan pasien dan keluarga untuk mengetahui kondisi serta latar belakang gangguan yang dialami. Pendekatan ini menegaskan pentingnya penanganan yang tidak hanya medis, tetapi juga manusiawi.
Baca juga: https://www.oborsumba.com/pwmoi-kecam-pengeroyokan-wartawan-di-sbd-desak-polisi-usut-tuntas/
Kunjungan tersebut turut didampingi Penjabat Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi lintas pemerintah dalam membenahi layanan kesehatan di daerah.
Melihat kondisi pasien, Menkes meminta perbaikan fasilitas perawatan dan mendorong kehadiran dokter spesialis kejiwaan di wilayah tersebut. “Tempat perawatan harus lebih layak, dan perlu diupayakan dokter spesialis yang menangani ODGJ di Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Peninjauan RSUD Reda Bolo menjadi agenda utama. Rumah sakit dengan nilai proyek sekitar Rp120 miliar itu merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah timur Indonesia. Menkes tampak menelusuri sejumlah ruang layanan, memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta alur pelayanan sebelum dioperasikan.
Baca juga: https://www.oborsumba.com/serangan-terhadap-wartawan-di-sbd-forjis-desak-penegakan-hukum-tanpa-kompromi/
Namun, persoalan belum berhenti pada pembangunan fisik. Direktur RSUD Reda Bolo, dr. Evi Marpaung, mengungkapkan keterbatasan tenaga dokter spesialis dan fasilitas penunjang medis. Dampaknya, banyak pasien masih harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan lanjutan—situasi yang kerap menyulitkan masyarakat dari sisi biaya dan akses.
Menanggapi hal itu, Menkes menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga medis dan alat kesehatan. Dengan dukungan tersebut, RSUD Reda Bolo diharapkan tidak hanya siap diresmikan, tetapi juga mampu berfungsi optimal sebagai pusat layanan kesehatan rujukan yang mandiri dan menjangkau kebutuhan masyarakat Sumba Barat Daya secara berkelanjutan.
(03/YK)
