Forum Guru NTT geram: Diduga Sibuk Otak-Atik Dana BOS, Siswa Terjerat Prostitusi dan HIV/AIDS: Pendidikan Moral Diabaikan, APH Tak Berdaya, Gubernur NTT Diminta Evaluasi Pejabat Pendidikan secara menyeluruh
TAMBOLAKA, OBOR SUMBA — 18 Oktober 2025. Forum Guru Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan keprihatinan mendalam atas semakin memprihatinkan nya kondisi moral dan tata kelola dunia pendidikan di NTT. Di tengah maraknya isu penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran pendidikan, kini muncul fenomena sosial yang lebih mengkhawatirkan: semakin banyak pelajar yang terjerat praktik prostitusi dan terinfeksi HIV/AIDS.
Situasi ini mencerminkan adanya krisis nilai dan hilangnya arah moral dalam sistem pendidikan di NTT. Ketika anak-anak dididik untuk berprestasi dan berakhlak, sebagian oknum pengelola pendidikan justru sibuk “mengakali” dana BOS. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperbaiki fasilitas, dan membangun karakter siswa malah diselewengkan demi kepentingan pribadi dan kelompok.
Dana BOS: Dari Berkah Menjadi Ladang Korupsi
Forum Guru NTT mencermati bahwa dugaan penyimpangan dana BOS di sejumlah SMA dan SMK negeri di Kota Kupang serta berbagai kabupaten lain bukan lagi isu baru. Laporan terkait manipulasi data siswa, mark-up kegiatan, serta penggunaan dana yang tidak transparan terus bermunculan setiap tahun.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas kondisi tersebut. Secara nasional, 12 persen sekolah menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukan, dan 17 persen melakukan pemotongan atau pemerasan.
Untuk provinsi NTT, KPK mencatat skor Indeks Integritas Pendidikan sebesar 70,44, namun dimensi tata kelola justru berada di posisi terendah, hanya 61,32. Angka ini menunjukkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan di sektor pendidikan.
Padahal, dana BOS merupakan jantung operasional sekolah di pelosok-pelosok NTT. Ketika dana ini diselewengkan, bukan hanya kegiatan belajar-mengajar yang terganggu, tetapi juga semangat moral guru dan peserta didik ikut mati suri.
Ironisnya, guru-guru yang berani bersuara justru ditekan dan dikucilkan, menumbuhkan budaya diam yang berbahaya bagi integritas pendidikan.
Krisis Moral di Kalangan Pelajar
Kasus pelajar yang terlibat prostitusi online dan meningkatnya angka remaja dengan HIV/AIDS di NTT bukanlah kebetulan, melainkan gejala sosial dari sistem pendidikan yang gagal membentuk karakter.
Ketika sekolah lebih menekankan nilai akademik dan administrasi, sementara pendidikan moral dan spiritual diabaikan, ruang kosong itu diisi oleh pengaruh negatif, pergaulan bebas, budaya konsumtif, dan tekanan ekonomi.
Siswa kehilangan pegangan moral karena tidak memperoleh bimbingan yang utuh dari sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Mereka membutuhkan panutan, bukan sekadar pengajar; nilai, bukan sekadar angka.
Desakan Evaluasi Kinerja Pejabat Dinas Pendidikan
Melihat situasi ini, Forum Guru NTT mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, mulai dari pimpinan hingga pengawas dan kepala sekolah.
Dunia pendidikan harus dibersihkan dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa pendidikan di NTT berjalan sesuai amanat UUD 1945 dan tujuan pendidikan nasional: mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter bermoral.
APH Diminta Bertindak Tegas
Sejumlah dugaan korupsi dana BOS SMA/SMK di Kota Kupang dan kabupaten lain telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT. Namun, hingga kini penanganan kasus-kasus tersebut dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
Forum Guru NTT menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) harus bertindak cepat, tegas, dan transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyimpangan dana pendidikan.
Setiap rupiah yang dikorupsi dari dana pendidikan adalah hak siswa yang dirampas—hak untuk belajar, berkembang, dan bermimpi.
Korupsi di dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
APH diharapkan tidak menunjukkan kesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi pelajaran moral penting bahwa pendidikan tidak boleh dijadikan ladang korupsi.
Mengembalikan Martabat Pendidikan NTT
Krisis pendidikan di NTT harus dijawab dengan revolusi etika dan karakter. Pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek dan laporan keuangan, tetapi dari seberapa kuat nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih ditanamkan kepada peserta didik.
Forum Guru NTT menyerukan kepada seluruh pihak baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk kembali menempatkan pendidikan sebagai tugas moral dan kemanusiaan, bukan sekadar proyek anggaran.
Pendidikan adalah panggilan hati, bukan ladang bisnis. Jika nilai ini diabaikan, maka generasi yang lahir dari sistem yang korup hanya akan melanjutkan lingkaran kegelapan moral yang sama.
Forum Guru NTT akan terus bersuara dan mengawal penegakan keadilan dalam dunia pendidikan. Kami percaya bahwa memperjuangkan kejujuran adalah bentuk tertinggi pengabdian seorang guru. Sebab tanpa moral, semua ilmu akan kehilangan maknanya.
