SUMBA BARAT DAYA, NTT, OBOR SUMBA— Di tengah masih terbatasnya akses air bersih di sejumlah wilayah pedesaan Pulau Sumba, upaya menurunkan angka stunting dinilai tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, hingga perlindungan pekerja migran, harus menjadi satu kesatuan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Pandangan itu mengemuka dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta bersama Universitas Katolik Weetebula sebagai mitra kerja sama di lapangan, dengan dukungan BRIKasih sebagai donatur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program ini juga melibatkan Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Weetebula, Paroki Santo Paulus Ande Ate, Pemerintah Desa Kalembu Kaha, serta masyarakat setempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Kolaborasi tersebut mengintegrasikan penyediaan air bersih, penanganan stunting, literasi digital, perlindungan pekerja migran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang diterapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.
Program ini dikerjakan oleh tim multidisiplin Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta yang terdiri atas Ir. Enny Widawati, M.T., IPU; Ir. Sandra Oktaviani; Ferry Rippun, S.T., M.T.; Andre Sugioko, S.T., M.T.; Ir. Tri Fenaus P., S.T., M.T., IPM (Fakultas Teknik dan Bioindustri); Dr. dr. Linawati Hananta (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan); Dr. Luciana dan Ch. Elly Indriyani, S.Pd., M.Hum. (Fakultas Pendidikan dan Bahasa); Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum); Dr. Ari Setiyaningrum, Dr. Satria Kusuma, dan Dr. Aloys Deno Hervino (Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial); serta Dr. Maria Theresia Asti Wulandari (Fakultas Psikologi).
Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., profesor dan peneliti hukum internasional, mengatakan air bersih tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai proyek infrastruktur. Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan fondasi pembangunan manusia karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas gizi anak, pendidikan, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar sekaligus fondasi pembangunan manusia. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap air yang layak, peluang meningkatkan kesehatan, menekan stunting, memperkuat ekonomi keluarga, hingga meningkatkan kualitas pendidikan menjadi jauh lebih besar,” ujar Prof. Yeti. Rabu, 22 Juli 2026.
Ia menambahkan, persoalan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan makanan bergizi. Masalah tersebut juga dipengaruhi kondisi lingkungan, sanitasi, pendidikan keluarga, serta kemampuan ekonomi masyarakat.
“Stunting bukan hanya persoalan kurang gizi. Persoalan ini berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, pendidikan keluarga, dan kondisi ekonomi. Karena itu, intervensinya harus terpadu dan berkelanjutan,” katanya.
Sebagai bagian dari program tersebut, tim telah membangun satu titik sumur bor yang didukung energi surya di Stasi Santo Mikael Kadekap, Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka. Fasilitas itu mulai membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti budidaya ikan lele dan peternakan ayam.
Namun, Prof. Yeti menilai pengembangan program masih membutuhkan kajian lanjutan, terutama untuk menentukan titik bor baru melalui kajian hidrogeologi agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain pembangunan infrastruktur air, tim juga mengembangkan aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung literasi masyarakat, pelayanan informasi desa, edukasi kesehatan, serta perlindungan pekerja migran.
Menurut Prof. Yeti, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedur maupun legalitasnya.
“Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan kesempatan ekonomi terbatas, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Karena itu, pembangunan air bersih, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan pekerja migran harus berjalan bersama,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian RD. Marianus Lecke., Pastor Vikaris Paroki St. Paulus Ande Ate sekaligus Ketua Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Weetebula. Menurutnya, pelayanan Gereja tidak dapat dipisahkan dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Ia mengatakan, JPIC Keuskupan Weetebula hadir dalam semangat keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, serta pendampingan sosial bagi masyarakat, termasuk dalam persoalan kemiskinan, perlindungan pekerja migran, dan pembangunan yang berpihak kepada kelompok rentan.
Menurut Rm. Marus, berbagai modus perekrutan pekerja migran kini semakin beragam dan sulit dikenali. Karena itu, masyarakat perlu mendapat edukasi agar tidak menjadi korban perdagangan orang maupun penempatan pekerja migran secara tidak prosedural.
“Sekarang caranya semakin beragam dan semakin sulit dikenali. Karena itu kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan, terutama demi melindungi anak-anak dan kaum muda kita. Jangan mudah percaya terhadap setiap tawaran pekerjaan tanpa memastikan legalitasnya,” kata Rm. Marus.
Ia mengatakan, luasnya wilayah Pulau Sumba menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan edukasi hingga ke desa-desa. Karena itu, perlindungan pekerja migran membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Gereja, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat.
Rm. Marus mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 sedikitnya 27 jenazah pekerja migran asal Pulau Sumba telah dipulangkan ke kampung halaman. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Bagi Gereja, pelayanan tidak berhenti di altar. Pelayanan harus hadir di tengah masyarakat, menjawab persoalan nyata, menjaga martabat manusia, dan menghadirkan harapan melalui kerja sama yang berkelanjutan,” tegas Rm. Marus.
Kolaborasi perguruan tinggi, Gereja, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta melalui dukungan BRIKasih menunjukkan bahwa persoalan stunting, kemiskinan, dan kerentanan pekerja migran tidak dapat diselesaikan secara parsial. Air bersih menjadi pintu masuk untuk membangun kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, dan perlindungan martabat manusia secara berkelanjutan.
Bagi para penggagas program, air bersih bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi bagi masa depan manusia. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pembangunan tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri, tetapi dari kehidupan manusia yang semakin sehat, mandiri, dan bermartabat. JM/OS
