SUMBA BARAT DAYA, NTT, OBOR SUMBA — Pengelolaan dana sosial untuk pembangunan desa tidak boleh berhenti pada penyelesaian proyek fisik. Setiap program harus dikelola secara transparan, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, penanganan stunting, hingga perlindungan pekerja migran.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., profesor Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, saat mengikuti pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Gereja Stasi Santo Mikael Kadekap, Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Rabu, 22 Juli 2026.
Program tersebut merupakan kolaborasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dengan Universitas Katolik Weetebula sebagai mitra kerja di lapangan. Kegiatan ini didukung BRI Kasih sebagai donatur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan yang diterapkan bersifat multidisiplin dengan mengintegrasikan pengembangan infrastruktur air bersih, penanganan stunting, literasi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan pekerja migran, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Prof. Natalia Yeti, keberhasilan sebuah program sosial tidak diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana dana tersebut dikelola secara profesional, dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Seluruh penggunaan anggaran harus mengacu pada perencanaan yang jelas, memiliki target yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama keberhasilan program,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai besaran anggaran program, Natalia Yeti mengatakan rincian dana belum dapat dipublikasikan karena penjelasan resmi dari bagian keuangan akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.
Ia menjelaskan, pembangunan satu titik sumur bor di Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Kadekap, Desa Kalembu Kaha, yang akan dioperasikan menggunakan energi surya merupakan tahap awal program pemberdayaan masyarakat. Pengembangan titik pengeboran berikutnya, menurut dia, harus didasarkan pada kajian teknis yang memadai.
Menurutnya, kondisi geologi Pulau Sumba yang beragam mengharuskan setiap rencana pengeboran diawali dengan survei hidrogeologi agar penggunaan dana berlangsung efektif dan menghindari pemborosan akibat kegagalan pengeboran.
“Program sosial harus berbasis data dan kajian ilmiah. Setiap keputusan penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang kuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, hasil evaluasi lapangan menunjukkan tata kelola pemerintahan desa masih memerlukan penguatan, terutama dalam pengelolaan data, sistem informasi, administrasi, dan pelayanan publik. Natalia Yeti menilai lemahnya tata kelola dapat menghambat efektivitas program sekaligus menyulitkan proses pengawasan dan evaluasi.
Karena itu, tim mengembangkan aplikasi digital yang dirancang untuk diintegrasikan dengan sistem data desa. Aplikasi tersebut diharapkan mendukung transparansi pelayanan publik, memperkuat administrasi pemerintahan desa, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menyediakan informasi mengenai perlindungan pekerja migran.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar modernisasi pelayanan, melainkan instrumen untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.
“Data yang tertata dengan baik akan memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Tata kelola yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Program pemberdayaan tersebut juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele, peternakan ayam, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan jangka pendek.
“Prinsipnya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri,” jelasnya.
Di tingkat masyarakat, manfaat program mulai dirasakan. Pembina Umat Stasi Santo Mikael Kadekap, Yohanes Pallaka, mengatakan warga selama bertahun-tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kehadiran sumur bor kini mengurangi beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan dan aktivitas ekonomi keluarga.
“Selama ini kami harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh, terutama saat musim kemarau. Kehadiran sumur bor ini sangat membantu kebutuhan masyarakat,” kata Yohanes.
“Kami berharap program seperti ini terus berlanjut. Air bersih bukan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar bagi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Karena itu, fasilitas ini akan kami jaga bersama,” tambahnya.
Menutup pemaparannya, Prof. Natalia Yeti menegaskan kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, Gereja, dan masyarakat harus menjadi model pembangunan desa pada masa mendatang. Menurutnya, dana sosial akan memberikan dampak maksimal apabila dikelola secara transparan, diawasi secara akuntabel, dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun melalui akuntabilitas. Ketika tata kelola berjalan baik, anggaran digunakan secara tepat, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan, maka program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Tim Pelaksana Program Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta terdiri atas Fakultas Teknik (FBTI): Ir. Enny Widawati, M.T., IPU.; Ir. Sandra Oktaviani; Ferry Rippun, S.T., M.T.; Andre Sugioko, S.T., M.T.; Ir. Tri Fenaus P., S.T., M.T., IPM. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK): Dr. dr. Linawati Hananta. Fakultas Pendidikan dan Bahasa (FPB): Dr. Luciana dan Ch. Elly Indriyani, S.Pd., M.Hum. Fakultas Hukum (FH): Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum. Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS): Dr. Ari Setiyaningrum, Dr. Satria Kusuma, dan Dr. Aloys. Deno Hervino. Fakultas Psikologi (FP): Dr. Maria Theresia Asti Wulandari. JM/OS
