TAMBOLAKA, OBOR SUMBA – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 12 sekolah di bawah naungan Yayasan Tunas Timur (Yatutim) dilaporkan belum menerima kucuran dana BOS selama dua tahun berturut-turut, yang berdampak serius pada kegiatan belajar mengajar.
Kedepankan Asas Keadilan bagi Siswa dan Guru.
Pimpinan Yatutim, Dr. Soleman Lende Dappa (SLD), menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia menilai, jika kendala pencairan disebabkan oleh dugaan sengketa data, maka langkah penindakan seharusnya difokuskan pada oknum yang bertanggung jawab, bukan dengan menangguhkan hak operasional lembaga secara kolektif.
”Jika ada dugaan manipulasi, silakan diproses secara hukum terhadap oknumnya. Namun, jangan sampai proses pendidikan ribuan siswa dan kesejahteraan guru dikorbankan,” ujar SLD saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (01/04/2026).
Menurut SLD, penundaan selama dua tahun tanpa kejelasan status hukum oknum tertentu merupakan preseden yang kurang baik bagi dunia pendidikan di SBD.
Pertanyakan Konsistensi Kebijakan.
Dalam keterangannya, SLD juga menyoroti adanya perbedaan penanganan kasus administratif sekolah di lingkungan Dinas P dan K SBD. Ia membandingkan dengan satuan pendidikan lain yang tetap menerima dana BOS meski tengah didera persoalan internal.
Baca juga: ASN Nakal: https://www.oborsumba.com/asn-nakal-sbd-terapkan-sanksi-pemecatan-untuk-absensi-10-hari/
Hal ini memicu pertanyaan terkait standar prosedur yang diterapkan oleh dinas terkait. “Kami berharap tidak ada unsur subjektivitas dalam masalah ini. Fokus kita adalah perjuangan mencerdaskan anak bangsa,” tambahnya.
Desakan Audit dan Mediasi.
Pihak Yayasan mendorong agar Pemerintah Kabupaten SBD, melalui Inspektorat dan Dinas P dan K, duduk bersama untuk melihat persoalan ini secara jernih. Langkah ini dinilai mendesak agar operasional sekolah tidak terus “tersandera” oleh kendala administrasi yang berlarut-larut.
Baca juga: https://www.oborsumba.com/sikapi-pengunduran-diri-kuasa-hukum-soleman-lende-dappa-hubungan-kami-tetap-harmonis/
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendapatkan klarifikasi perihal prosedur dan kendala teknis yang menyebabkan dana BOS 12 sekolah tersebut belum dapat dicairkan.
02/YK.
